Krisis listrik yang terjadi si Karimun Jawa sebelumnya akan segera terselesaikan dengan rencana pengelolaan pembangunan PLTD di Karimun Jawa.
Pemkab Jepara sudah mengadakan pembicaraan dengan PLN, untuk mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Karimunjawa.
"Prinsipnya, PLN siap mengelola PLTD Karimunjawa hingga pengoperasionalan PLTGU Karimunjawa yang dijadwalkan awal 2015,’’ ujar Wakil Bupati Jepara Subroto saat dihubungi di PLTU Tambaklorok Semarang.
Subroto menjelaskan, pada pertemuan dengan Usaha Indonesia Power, dan Direktur Pengadaan Strategis PLN di PLTU Tambak Lorok Semarang, dengan agenda khusus membahas listrik Karimunjawa.
"Setelah PLN mengambil alih operasional PLTD Karimunjawa, maka subsidi BBM yang jumlahnya hampir Rp 1,5 miliar akan dialihkan untuk yang lain, sehingga lebih bermanfaat," ujar Subroto. Dikatakan, subsidi BBM untuk PLTD Karimunjawa tahun ini hampir Rp 1 miliar dari APBD Kabupaten Jepara, dan Rp 0,5 miliar dari APBD Provinsi Jateng. Sementara, hasil pembayaran listrikd ari warga Rp 2,5 miliar.
"Kami berharap, warga Karimunjawa tenang, apalagi ini menjelang Pemilu. Pemerintah sudah banyak memberikan subsidi kepada warga Karimunjawa, baik listrik, transportasi dan lainnya. Jadi jangan membuat gaduh yang akhirnya merugikan semua pihak," katanya.
Krisis listrik karimunjawa sudah dibawa ke oleh Pemerintah provinsi, Pemkab Jepara ke BPH Migas di Jakarta. Seperti pernah diberitakan, warga Karimunjawa bulan lalu emo setelah nyala listrik PLTD Karimunjawa dikurangi 50 persen. Di Pulau Karimunjawa yang semula 12 jam tingggal enam jam (18.00-24.00 WIB). Sedang di pulau lain, Kemujan, Parang, Nyamuk, dan Genting dari enam jam menjadi tiga jam (18.00-21.00 WIB). Camat Karimunjawa Muh Tahsin, dan Manajer PLTD Unit Karimunjawa Nur Soleh memberikan alasan, harga solar industri yang sangat tinggi, yang diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari 2013 lalu, memakan biaya operasional paling besar. Sebelum itu, PLTD menggunakan solar bersubsidi.
Post a Comment